Jakarta,  15 Juli 2016

Kepada Yang Terhormat, 
Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jl. Medan Merdeka Barat No.6-7 Jakarta
Di-
Jakarta Pusat

Perihal	: Permohonan Pengujian dan Penafsiran Konstitusional Pasal 61 Ayat (2) dan Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran serta Gugatan Hak Konstitusional Warga Negara (Constitutional Complaint) Terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (3), Pasal 28F, Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Dengan hormat,

Perkenankan kami perseorangan warga negara Republik Indonesia dan organisasi masyarakat, terdiri dari:  

1.	Alem Febri Sonni, S.Sos., M.Si beralamat di BTN Citra Garden Blok D2/25, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. 
2.	Fajar Arifianto Isnugroho, S.Sos, M.Si , beralamat di Perumahan Pepelegi Indah Jl. Argopuro No.40, Sidoarjo, Jawa Timur.
3.	Achmad Zamzami, S.E., M.M, beralamat di Jl. Percetakan Negara XI / 43 Jakarta Pusat.
4.	Arie Andyka, S.H., beralamat di BTN Hartaco Indah Blok 1Z No.1 Makassar, Sulawesi Selatan.
5.	Majelis Sinergi Kalam (MASIKA) Ikatan Cendikiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Muh. Ashry Sallatu, SIP, Msi selaku Ketua, beralamat di Jalan Sunu Blok D No. 18 Makassar.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ............………………………...............Para Pemohon

Para Pemohon mengajukan permohonan tafsir konstitusional Pasal 61 Ayat (2) dan Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran serta Gugatan Hak Konstitusional Warga Negara (Constitutional Complaint) Terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (3), Pasal 28F, Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1.	Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 

2.	Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”.

3.	Bahwa kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 yang kemudian dijabarkan lebih jauh dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358) adalah untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

4.	Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pelindung konstitusi (the guardian of constitution). Sebagai pelindung konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berhak dan berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi. 

5.	Bahwa secara teoretis, di sebuah negara yang menganut konstitusionalisme, jaminan atas dilaksanakannya hak konstitusional yang terkandung dalam konstitusi diembankan kepada MK. Hal ini karena secara legitimasi teoritis, MK merupakan lembaga yang memang berfungsi untuk mengawal dan menegakkan konstitusi karena diberikan kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara konstitutional. Termasuk terhadap adanya ancaman dan/atau terjadinya pelanggaran atas hak konstitusional warga negara yang telah jelas dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945.

6.	Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian ini. Oleh karena objek permohonan pengujian ini adalah tafsir konstitusional Pasal 61 Ayat (2) dan Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran serta Gugatan Hak Konstitusional Warga Negara (Constitutional Complaint) Terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (3), Pasal 28F, Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Maka berdasarkan itu, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan a quo.

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

1.	Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan:

”Para pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :
a.	Perorangan warga negara Indonesia
b.	Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
c.	Badan hukum publik atau privat, atau
d.	Lembaga Negara.

2.	Bahwa dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa“yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.”

3.	Bahwa selanjutnya tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,  Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus memenuhi lima syarat, yaitu:
a.	Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
b.	Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c.	Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d.	Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon dan undang-undang yang dimohonkan pengujian;
e.	Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kerugian konstitusional seperti yang didalilkan pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi;

4.	Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak kostitusional yang dijamin dan diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 berupa:
a.	Hak atas bersamaan kedudukannya di dalam hukum (equality before the law) dan pemerintahan.
b.	Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum serta hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
c.	Hak kebebasan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
d.	Pembatasan dalam menjalankan hak dan kebebasannya hanya dapat dibatasi oleh pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang.

5.	Bahwa para Pemohon menilai telah terjadi pelanggaran terhadap hak konstitusional dan hak asasi manusia para Pemohon akibat pelaksanaan dari suatu penafsiran yang keliru terhadap Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, selanjutnya disebut UU Penyiaran, dalam pelaksanaan proses seleksi calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Periode 2016 – 2019. Kekeliruan penafsiran tersebut juga dinilai berdampak sistemik terhadap kemerdekaan pers dan sistem demokrasi Indonesia.

6.	Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara yang memiliki syarat yang cukup sesuai UU Penyiaran untuk dapat mengikuti dan dipilih sebagai anggota Komisi Penyiaran Indonesia. Di antara para Pemohon adalah perorangan yang telah memperoleh rekomendasi dari masyarakat sebagai syarat utama untuk mengikuti proses seleksi anggota KPI Pusat Periode 2016 – 2019. Pemohon yang berasal dari organisasi masyarakat adalah kelompok masyarakat yang memiliki hak yang dijamin undang-undang dan telah menggunakan hak tersebut untuk mendukung calon anggota KPI namun telah dirampas haknya akibat kesalahan prosedural dalam proses seleksi KPI Pusat Periode 2016 – 2019.

7.	Bahwa dengan demikian Para Pemohon secara yuridis formal memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran  terhadap UUD 1945.

POKOK PERMOHONAN

A.	Pendahuluan 

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia,

Sebagai pengantar pokok permohonan ini, izinkan kami Para Pemohon menyampaikan dan menguraikan paparan sebagai berikut:
Gerakan reformasi 1998 tidak hanya mengubah tatanan sistem pemerintahan, akan tetapi berpengaruh terhadap sistem hukum nasional ke arah yang lebih demokratis. Salah satu ciri negara hukum yang demokratis tersebut adalah jaminan secara luas terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap warga negara di dalam konstitusi. Jaminan kemerdekaan berpendapat dan memperoleh informasi diatur dalam Pasal 28F UUD 1945, yang berbunyi: 
“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Dalam sistem negara demokrasi, pers telah diakui sebagai pilar ke-empat demokrasi (the fourth estate of democracy) sehingga negara wajib menjamin terselenggaranya kemerdekaan pers (freedom of press). Jaminan atas kemerdekaan pers merupakan pula manifestasi dari jaminan terhadap kebebasan untuk berpendapat (freedom of speech) dan kebebasan untuk berekspresi ( freedom of expression). Dianutnya sistem negara dan hukum yang demokratis telah pula menjadi landasan filosofi dan dasar penyusunan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) yang merupakan undang-undang hasil inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat.

Berlakunya Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran telah mengakibatkan terjadinya perubahan fundamental dalam pengelolaan sistem penyiaran di Indonesia. Perubahan paling fenomenal dalam semangat UU Penyiaran tersebut adalah adanya pendelegasian kewenangan secara terbatas (limited transfer of authority) terhadap pengelolaan penyiaran yang sebelumnya merupakan hak ekslusif pemerintah, kepada sebuah badan pengatur independen (independent regulatory body) bernama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang terdiri dari KPI Pusat dan KPI Daerah di tingkat provinsi. Independensi lembaga ini dimaksudkan untuk mempertegas bahwa sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh suatu lembaga negara yang bebas dari intervensi modal maupun kepentingan kekuasaan. 

Atribusi independensi kepada lembaga pengatur penyiaran di Indonesia merupakan bentuk antisipasi dari pengalaman pada masa lalu ketika pengelolaan penyiaran masih berada di tangan pemerintah (pada waktu itu rezim Orde Baru), dimana penyiaran sebagai alat strategis tidak luput dari kooptasi kekuasaan yang otoriter dan digunakan untuk melanggengkan kepentingan kekuasaan. Sistem penyiaran pada waktu itu tidak hanya digunakan untuk mendukung hegemoni rezim pemerintahan terhadap publik dalam penguasaan wacana strategis, tapi juga digunakan untuk mengambil keuntungan dalam kolaborasi antara segelintir elit penguasa dan pengusaha. Penyiaran sebagai bagian dari kemerdekaan pers tidak berfungsi sebagai sarana check and balances atau pilar ke-empat demokrasi. 

Menghindari berulangnya horor masa lalu dan demi mewujudkan sistem demokrasi yang ideal serta berlandaskan kemerdekaan pers, maka UU Penyiaran mendesain suatu sistem pengaturan yang memberikan kekuasaan kepada lembaga quasi negara yang bersifat independen. Apa yang dilakukan Indonesia telah terlebih dahulu dilakukan oleh negara-negara demokrasi lainnya, seperti di Amerika Serikat yang membentuk Federal Communications Commission (FCC), di Australia bernama Australian Communication and Media Authority (ACMA), di Perancis bernama Counseil Supérieur de l'Audiovisual (CSA), sedangkan di Afrika Selatan namanya Independent Communication Authority of South Africa  (ICASA).

Independensi Komisi Penyiaran Indonesia diartikan bahwa lembaga negara ini merupakan perwakilan masyarakat, hal mana yang secara tegas diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU Penyiaran yang berbunyi:
“KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. 
Oleh karena merupakan perwakilan masyarakat, maka proses pemilihan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi KPI dilakukan secara langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pemerintah, dalam hal ini Presiden, hanya memiliki keterkaitan administrasi dan keuangan KPI berdasarkan penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU Penyiaran. Selebihnya laporan pelaksanaan fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban KPI dilaporkan dan diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia,
Independensi KPI selanjutnya telah menjadi spirit dan fondasi filosofi dalam seluruh peraturan yang diatur dalam UU Penyiaran. Peraturan tersebut antara lain, tentang syarat untuk menjadi anggota KPI. Pada Pasal 10 ayat (1) UU Penyiaran diatur bahwa:
“Untuk dapat diangkat menjadi anggota KPI harus dipenuhi syarat sebagai berikut: 
a.	warga negara Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
b.	setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
c.	berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara; 
d.	sehat jasmani dan rohani; 
e.	berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; 
f.	memiliki kepedulian, pengetahuan dan/atau pengalaman dalam bidang penyiaran; 
g.	tidak terkait langsung atau tidak langsung dengan kepemilik-an media massa; 
h.	bukan anggota legislatif dan yudikatif; 
i.	bukan pejabat pemerintah; dan 
j.	nonpartisan. 

Sebagai lembaga negara yang dibentuk untuk mewakili kepentingan masyarakat terhadap penyiaran, UU Penyiaran mengatur secara jelas terkait bagaimana proses pemilihan anggota KPI harus dilaksanakan. Pada Pasal 10 ayat (2) diatur bahwa:
“Anggota KPI Pusat dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan KPI Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka.”

Pasal ini merupakan satu-satunya aturan tentang bagaimana metode atau bagaimana mekanisme prosedural  yang harus dilakukan DPR untuk menilai calon anggota KPI dalam UU Penyiaran. Selain secara tegas mengatur bahwa yang berhak memilih anggota KPI adalah Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya pasal ini mengatur pula secara jelas tentang bagaimana mekanisme syarat yang harus dilakukan oleh DPR dalam melakukan pemilihan anggota KPI. Pasal ini memberi 3 (tiga) syarat prosedural, yaitu:
1.	Calon adalah atas usul masyarakat
2.	Melalui uji kepatutan dan kelayakan.
3.	Dilakukan secara terbuka. 
Syarat pertama “atas usul masyarakat” tentu saja harus diartikan bahwa secara prosedural calon anggota KPI harus merupakan usulan masyarakat yang diajukan kepada DPR. Sehingga peluang untuk menjadi anggota KPI, walaupun telah memenuhi syarat Pasal 10 ayat (1), hanya dapat terpenuhi apabila calon anggota tersebut diusulkan oleh masyarakat kepada DPR. Jika tidak memperoleh usulan masyarakat maka seseorang tidak bisa mendaftar sebagai calon anggota KPI. Oleh karena itu, DPR dalam proses seleksi harus terlebih dahulu atau seharusnya hanya menerima berkas permohonan yang diajukan berdasarkan usulan masyarakat dan tidak bersifat individu. Hal ini untuk menjamin bahwa anggota KPI, karena sifatnya mewakili masyarakat, adalah yang telah memperoleh pengakuan atas kompetensi berupa kepedulian, pengetahuan dan/atau pengalaman dalam bidang penyiaran dari elemen masyarakat sehingga dinilai oleh masyarakat layak dicalonkan. Pencalonan anggota KPI tidak bersifat individual atau perseorangan karena anggota KPI adalah wakil masyarakat terhadap penyiaran.

Syarat kedua, “melalui uji kepatutan dan kelayakan” mengandung arti bahwa setiap calon yang diusulkan masyarakat tersebut harus terlebih dahulu melalui proses uji kepatutan dan kelayakan sebelum akhirnya ditetapkan sebagai anggota KPI terpilih. Frasa ini juga mengandung arti bahwa setiap calon yang diusulkan masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk dinilai melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh DPR. Dengan pengertian lain, bahwa seorang calon yang diusulkan masyarakat hanya dapat dinyatakan tidak terpilih sebagai anggota KPI setelah melalui proses uji kepatutan dan uji kelayakan di DPR.

Terakhir, syarat prosedural uji kepatutan dan kelayakan dilengkapi dengan frasa “secara terbuka”. Hal ini mengandung makna bahwa setiap kelompok masyarakat yang telah mengusulkan kandidat calonnya dapat melihat secara langsung bagaimana proses seleksi tersebut dan dapat mengetahui bagaimana calonnya dinyatakan terpilih atau tidak dipilih oleh DPR. Konsep ini sangat sesuai dengan asas transparansi dalam sistem pemerintahan yang baik dan sistem demokrasi.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia,
Melengkapi mekanisme prosedural pemilihan anggota KPI, UU Penyiaran telah mengatur pula pada pasal 61 ayat (2) tentang posisi pemerintah dalam proses pemilihan anggota KPI tersebut. Pasal 61 ayat (2) UU Penyiaran tersebut berbunyi:
	“Untuk pertama kalinya pengusulan anggota KPI diajukan oleh Pemerintah atas usulan masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.”

Secara empirik dan normatif, Peraturan ini tidak hanya diberlakukan pada awal pembentukan KPI Pusat mengingat mandatnya adalah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dalam pembentukan KPI Daerah di seluruh wilayah provinsi Indonesia yang saat ini telah terbentuk di 33 (tiga puluh tiga) provinsi, pasal ini pun telah digunakan. Artinya, pada saat awal atau pertama kalinya pembentukan KPI, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengajukan usulan calon anggota KPI. Mekanismenya juga sama yaitu “atas usulan masyarakat” dan selanjutnya diserahkan kepada DPR atau DPRD.

Frasa “untuk pertama kalinya” secara normatif tentu saja harus diartikan bahwa keterlibatan pemerintah dalam pengusulan dan bahkan proses pemilihan anggota KPI dibatasi hanya pada proses yang pertama kali saat pembentukan KPI. Ini berarti pemerintah seharusnya tidak lagi terlibat dalam proses-proses pengusulan atau pemilihan anggota KPI kedua dan selanjutnya. Pasal ini diderivasi oleh konsep dan norma independensi KPI yang telah diatur secara khusus dan menjadi filosofi utama UU Penyiaran. KPI sebagai lembaga negara independen tidak boleh bergantung pada kepentingan kekuasaan dan industri. Pasal ini juga secara implisit menegaskan bahwa DPR wajib menjaga independensi KPI agar tidak terkontaminasi oleh kepentingan-kepentingan lain, selain kepentingan masyarakat. 

Mengingat diktum dalam Pasal 61 ayat (2) UU Penyiaran serta mekanisme prosedural yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2) UU Penyiaran tersebut di atas, maka dapat pula ditegaskan bahwa sesungguhnya dalam proses pemilihan anggota KPI tidak dikenal adanya mekanisme melalui Panitia Seleksi. Hal ini berbeda dengan lembaga-lembaga quasi negara lainnya, yang secara eksplisit mengatur adanya mekanisme melalui Panitia Seleksi serta pihak yang diberikan kewenangan untuk membentuk Panitia Seleksi tersebut, beserta rincian tugas dan kewenangan Panitia Seleksi. Sebagai contoh, berikut ini adalah mekanisme seleksi beberapa lembaga negara yang memiliki aturan tentang Panitia Seleksi:

1.	Seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada Pasal 30 ayat (1) menyatakan, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi… dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia.” Sedangkan ayat (2) jo. ayat (3)-nya menyatakan bahwa, “Untuk melancarkan pemilihan dan penentuan calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Pemerintah membentuk panitia seleksi… Keanggotaan panitia seleksi… terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat.” Ayat selanjutnya sampai ayat (8) Pasal dimaksud mengatur mengenai tugas panitia seleksi calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

2.	Seleksi Ombudsman Republik Indonesia
Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, pada Pasal 15 ayat (1) jo. ayat (2) menyatakan, “Sebelum mengajukan calon anggota Ombudsman kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden membentuk panitia seleksi calon anggota Ombudsman, terdiri atas unsur pemerintah, praktisi hukum, akademisi, dan anggota masyarakat.” Dan ayat (3) Pasal tersebut selanjutnya mengatur mengenai tugas panitia seleksi calon anggota Ombudsman.

3.	Seleksi Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pada Pasal 12 ayat (1) jo. ayat (2) menyatakan, “Presiden membentuk keanggotaan tim seleksi yang berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan keterwakilan perempuan… terdiri atas unsur Pemerintah dan masyarakat.” Tugas serta tahapan kegiatan yang harus dilakukan tim seleksi calon anggota KPU diatur dalam Pasal 13 Undang-undang dimaksud.

Bahwa dalam UU Penyiaran beserta peraturan-peraturan pelaksana UU Penyiaran, tidak diatur tentang Panitia Seleksi. Ketiadaan peraturan tentang Panitia Seleksi dalam UU Penyiaran sesungguhnya untuk semakin menegaskan bahwa seluruh proses pemilihan anggota KPI harus dan/atau hanya dapat dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Jika dalam praktiknya, Dewan Perwakilan Rakyat “memutuskan” untuk membentuk Panitia Seleksi maka panitia tersebut seharusnya hanya dibatasi untuk memeriksa kelengkapan administrasi calon yang diusulkan masyarakat. Walaupun untuk itu keputusan membentuk Panitia Seleksi tetap harus memiliki landasan hukum, termasuk dalam hal pelibatan Pemerintah sebagai panitia seleksi yang hanya diperbolehkan pada saat pembentukan KPI yang pertama kalinya. 

Selain tidak memiliki dasar hukum, atas dasar hak konstitusional warga negara, panitia seleksi tidak memiliki hak dan/atau kewenangan untuk memilih apalagi menolak calon anggota yang merupakan usulan masyarakat. Sebaliknya, jika Dewan Perwakilan Rakyat menyerahkan hak memilih dan menggugurkan calon usulan masyarakat kepada suatu Panitia Seleksi yang tidak memiliki dasar hukum tersebut, maka Dewan Perwakilan Rakyat dapat dinilai tidak melaksanakan tugas dan kewajiban konstitusionalnya dan/atau bahkan telah melanggar syarat prosedural yang diatur dalam Pasal 10 Ayat (2) UU Penyiaran. 
Pengabaian terhadap UU Penyiaran tersebut juga akan berakibat terhadap terlanggarnya hak-hak konstitusional warga negara yang memenuhi syarat untuk dipilih sebagai anggota KPI. Termasuk pula telah melanggar hak-hak konstitusional kelompok masyarakat sebagai “pengusul atau pendukung” calon anggota KPI serta dinilai telah melanggar ketentuan-ketentuan tentang hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 

Pelanggaran terhadap UU Penyiaran dapat saja terjadi akibat adanya kesalahan pemahaman atau kekeliruan interpretasi dari seluruh pihak terhadap peraturan-peraturan dalam UU Penyiaran. Oleh karena itu, agar proses pemilihan anggota KPI serta agar jaminan hak-hak konstitusional dan perlindungan hak asasi manusia dapat dilaksanakan secara benar, maka Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk melakukan tafsir konstitusional seharusnya dapat memberikan penjelasan sebagai satu-satunya tafsir yang harus diikuti oleh seluruh pihak dalam melaksanakan UU Penyiaran. Oleh karena itulah Permohonan ini diajukan oleh para pemohon.
  
B.	Uraian Permohonan

1.	Bahwa masa jabatan anggota KPI Pusat Periode 2013 – 2016 akan berakhir pada tanggal 27 Juli 2016 sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia. Oleh karena itu DPR RI berkewajiban untuk melaksanakan proses pemilihan anggota KPI Pusat untuk periode selanjutnya 2016 – 2019.

2.	Bahwa dalam proses pemilihan anggota KPI Pusat Periode 2016 – 2019, DPR RI dalam hal ini Komisi I DPR RI, telah membentuk Panitia Seleksi yang dalam hal ini menyerahkan pembentukan Panitia Seleksi tersebut kepada Pemerintah cq. Kementerian Komunikasi dan Informatika. Penyerahan itu dilakukan pada saat rapat kerja antara Komisi I DPR RI dan Menteri Komunikasi dan Informatika tanggal 28 Januari 2016. Atas dasar itu, Menteri Komunikasi dan Informatika menerbitkan Surat Keputusan Menteri Nomor: 575 Tahun 2016 tentang Panitia Seleksi KPI Pusat Periode 2016 – 2019 tanggal 6 April 2016.

3.	Bahwa Panitia Seleksi KPI Pusat Periode 2016 – 2019 selanjutnya mengeluarkan pengumuman tentang Pemilihan Anggota KPI Pusat Periode 2016 – 2019  sebagai berikut:

Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota  Komisi  Penyiaran  Indonesia Pusat (KPI Pusat) Periode 2016-2019 menerima pendaftaran Calon Anggota  KPI  Pusat  Periode 2016 - 2019 (KPI Pusat  beranggotakan  9 orang  komisioner)  mulai  tanggal 12 - 26 April 2016, bagi Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1.	Warga negara Republik Indonesia yang Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2.	Setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3.	Sehat jasmani dan rohani;
4.	Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
5.	Berpendidikan minimal sarjana Strata 1 (S1) atau yang setara;
6.	Berusia minimal 30 (tiga puluh) tahun dan maksimal 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar;
7.	Mempunyai integritas dan dedikasi tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
8.	Memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran;
9.	Tidak terkait langsung ataupun tidak langsung dengan kepemilikan media massa;
10.	Bersedia bekerja penuh waktu;
11.	Bersedia melepaskan jabatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan apabila terpilih sebagai anggota KPI Pusat;
12.	Bukan anggota legislatif dan yudikatif;
13.	Bukan pejabat pemerintah; dan
14.	Non partisan, serta tidak menjadi anggota maupun pengurus partai politik.
 
Pendaftaran dan penyampaian dokumen kelengkapan administrasi permohonan  dilakukan secara  online  melalui  website  http://seleksi.kominfo.go.id,    dengan   mengunggah   dokumen sebagai  berikut:
 
1.	Surat pendaftaran yang ditandatangani (lampiran 1);
2.	Hasil scan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3.	Hasil scan ijazah asli terakhir;
4.	Pasfoto berwarna terbaru;
5.	Daftar Riwayat Hidup (DRH) sesuai dengan format yang disediakan oleh Panitia Seleksi (lampiran 2);
6.	Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Anggota  KPI  Pusat  yang ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas materai Rp6.000,- (lampiran 3);
7.	Surat Pernyataan akan melepaskan jabatan, kepemilikan, dan kepengurusan pada media massa dan/atau organisasi lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan apabila terpilih sebagai anggota KPI Pusat yang ditandatangani yang bersangkutan di atas materai Rp6.000 (lampiran 4);
8.	Surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu  dan  bersedia mengundurkan diri apabila tidak memenuhi hal tersebut jika terpilih menjadi anggota KPI Pusat, yang ditandatangani di atas materai Rp6.000,- (lampiran 5);
9.	Surat Izin Atasan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
10.	Surat Pernyataan non partisan, tidak menjadi anggota  maupun pengurus  partai  politik, yang ditandatangani yang bersangkutan di atas materai Rp6.000,- sesuai formulir (lampiran6);
11.	Pakta Integritas yang menyatakan kesetiaan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta memiliki integritas dan dedikasi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa, jika terpilih sebagai Anggota KPI Pusat 2016-2019 yang  ditandatangani  oleh  yang bersangkutan di atas materai Rp6.000,-  (lampiran 7);
12.	Karya tulis:
a.	visi dan misi menjadi Anggota KPI Pusat 2016-2019  dalam  peningkatan  kualitas  penyiaran  ke  depan  yang  diketik  maksimal  2  (dua)  halaman  ukuran  A4;  dan
b.	makalah personal (personal paper) yang  menggambarkan  diri yang  bersangkutan  (Who  am  I?)  dan  mengapa  tertarik  menjadi  anggota  KPI  Pusat,  yang  diketik maksimal  2  (dua)  halaman ukuran A4.
13.	Surat Pernyataan bersedia mengundurkan diri apabila di kemudian hari ditemukan dokumen yang disampaikan terbukti tidak benar, yang ditandatangani di atas materai Rp.6.000,- (Lampiran 8).

4.	Bahwa sejak diumumkan, Panitia Seleksi telah melakukan 4 (empat) kali proses tahapan seleksi. Tahap I dari total 689 (enam ratus delapan puluh sembilan) orang pelamar telah diseleksi menjadi 201 (dua ratus satu) orang dan diumumkan tanggal 4 Mei 2016 berdasarkan penilaian “memenuhi usia dan latar belakang pendidikan serta kelengkapan berkas”. Peserta yang lolos wajib menyerahkan karya tulis dan masyarakat dapat memberikan masukan rekam jejak kepada Panitia Seleksi. Kemudian hasil seleksi Tahap II tanggal 1 Mei 2016 dihasilkan 118 (seratus delapan belas) orang yang harus mengikuti ujian psikotest. Hasil psikotest menjadi hasil Seleksi Tahap III yang menyisakan 47 (empat puluh tujuh) orang pada tanggal 7 Juni 2016 dan harus mengikuti tahapan wawancara. Terakhir sebagai hasil Seleksi Tahap IV diperoleh 27 (dua puluh tujuh) orang yang diajukan ke DPR untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan.

5.	Bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 2 (dua) sampai dengan nomor 4 (empat) di atas, maka menurut Pemohon telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 61 ayat (2) UU Penyiaran dalam proses pemilihan anggota KPI Pusat Periode 2016 – 2019. Pelanggaran tersebut berupa pelanggaran terhadap mekanisme pemilihan yaitu:
a.	Pelibatan Pemerintah dalam proses pengusulan dan pemilihan KPI Pusat Periode 2016 – 2019 yang merupakan periode ke – 5 (lima) keberadaan KPI Pusat, menyalahi Pasal 61 ayat (2) yang hanya diperkenankan pada pembentukan KPI yang pertama. 

b.	Pelibatan Pemerintah berarti menyalahi prinsip dan filososfi KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen dan perwakilan masyarakat;  

c.	Pelibatan Pemerintah dan mekanisme yang diatur oleh Panitia Seleksi tersebut tidak memenuhi syarat prosedural dalam Pasal 10 ayat (2) UU Penyiaran yang mensyaratkan bahwa calon adalah “usulan masyarakat”. Metode yang dilakukan oleh Panitia Seleksi layaknya pengumuman lowongan pekerjaan sebagaimana umumnya. Ironisnya Panitia Seleksi telah menggugurkan banyak sekali calon tanpa terlebih dahulu memeriksa atau tanpa menjadikan syarat “usulan masyarakat” sebagai dasar seleksi.

d.	Kerugian terbesar yang juga merupakan pelanggaran hukum dan pelanggaran hak konstitusional warga negara, dalam hal ini Pemohon, adalah adanya calon anggota yang merupakan usulan masyarakat yang tersingkir akibat keputusan subjektif Panitia Seleksi. Tersisihnya calon masyarakat tersebut bukan karena hasil uji kepatutan dan kelayakan di DPR yang mejadi syarat prosedural dalam UU Penyiaran. Kerugian tersebut tidak hanya dialami oleh calon anggota secara pribadi, tetapi kerugian tersebut juga dialami oleh kelompok-kelompok  masyarakat yang telah mengajukan usulan calon anggota. 

e.	Syarat untuk menjadi anggota KPI telah diatur secara tegas dalam Pasal 10 ayat (1) UU Penyiaran. Akan tetapi Panitia Seleksi telah menambahkan syarat usia antara 30 – 60 tahun bagi calon pelamar. Hal ini merupakan suatu pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara yang telah dijamin dan diberikan oleh UUD 1945. Hal ini telah nyata menimbulkan sikap diskriminatif terhadap warga negara karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Sebagaimana yang diatur Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 bahwa pembatasan hak asasi seseorang hanya dapat dilakukan dengan undang-undang. Untuk itu Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat menyatakan bahwa hak konstitusional warga negara telah dilanggar oleh Pemerintah cq. Panitia Seleksi dan pelanggaran tersebut juga dapat berdampak pelanggaran hukum.

6.	Bahwa pelibatan Pemerintah dalam proses seleksi KPI Pusat Periode 2016 – 2019 dinilai merupakan suatu akibat dari kesalahan pemahaman dan kesalahan penafsiran dari Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 61 ayat (2) UU Penyiaran, baik oleh DPR RI maupun oleh Pemerintah. Oleh karena itu, Pemohon menyampaikan kepada Majelis Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi agar dapat memberikan penafsiran yang sesungguhnya dan menyatakan bahwa proses seleksi anggota KPI Periode 2016 – 2019 yang dilakukan tidak sesuai dengan penafsiran hukum yang seharusnya dan telah mengakibatkan terlanggarnya hak-hak konstitusi warga negara, baik warga negara dalam hal ini Pemohon, maupun warga negara lainnya yang secara konstitusional memiliki hak dan kesempatan yang sama menjadi anggota KPI.

7.	Bahwa akibat dari kesalahan pemahaman dan kesalahan penafsiran dari dan Pasal 61 ayat (2), telah berdampak terlanggarnya prinsip-prinsip demokrasi yang menjadi fondasi UU Penyiaran dan melanggar prinsip demokrasi yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Salah satu prinsip fundamental yang juga akan terlanggar adalah tentang kemerdekaan pers (freedom of press) karena proses pembentukan lembaga negara yang bertugas mengawasi pers penyiaran telah diintervensi oleh Pemerintah. Dengan pengaruh kekuasaan terhadap lembaga pengawas pers, maka pers penyiaran akan sulit memposisikan dirinya sebagai pilar ke-empat demokrasi dan pers berpotensi diarahkan untuk kepentingan kekuasaan melalui lembaga yang mengawasinya. Hal ini semakin dikuatkan oleh adanya kenyataan atau fakta hukum bahwa terdapat pemilik lembaga penyiaran yang merupakan pemimpin partai politik pendukung pemerintah yang berkuasa saat ini. Terancamnya kemerdekaan pers berati berpotensi melanggar hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945 bahwa: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

8.	Bahwa akibat dari kekeliruan dalam menafsirkan mekanisme pemilihan anggota KPI Pusat Periode 2016 – 2019 dapat berpotensi menghasilkan anggota KPI Pusat yang sesungguhnya tidak mewakili masyarakat dan tidak independen, yang mana itu berarti tidak berkesesuaian dengan hakikat dan prinsip KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen. Pada kesempatan berikutnya dapat berakibat kurang baik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara negara. Untuk itu agar dapat menghasilkan anggota KPI Pusat yang memiliki kepercayaan masyarakat yang baik, maka Mahkamah Konstitusi seharusnya meminta dilakukan pemilihan ulang sesuai dengan ketentuan dalam UU Penyiaran demi menjaga pelaksanaan sistem demokrasi, menjaga hak-hak konstitusional warga negara dan menjaga penghormatan konstitusi negara yang merupakan tugas dan kewajiban Mahkamah Konstitusi.

KESIMPULAN

1.	Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas terbukti secara terang, jelas dan menyakinkan bahwa kekeliruan pemahaman dan penafsiran yang dilakukan terhadap Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 61 ayat (2) UU Penyiaran telah mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam proses seleksi anggota KPI Pusat Periode 2016 – 2019, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan tafsir yang tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan melarang adanya tafsir yang berbeda terhadap Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 61 ayat (2) UU Penyiaran.

2.	Bahwa akibat dari kekeliruan dalam menafsirkan mekanisme pemilihan anggota KPI, terutama dalam hal pelibatan Pemerintah, telah mengancam prinsip-prinsip demokrasi sebagai landasan UU Penyiaran dan yang merupakan sistem penyelenggaraan negara Republik Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Ancaman terhadap prinsip demokrasi juga ditandai oleh adanya potensi pengekangan kemerdekaan pers yang telah dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945.

3.	Bahwa kesalahan proses tersebut telah berdampak pada pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara, khususnya hak warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Kemudian melanggar hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, serta hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Selanjutnya hak kebebasan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28I ayat 2 UUD 1945. Terakhir, perlakuan pembatasan dalam menjalankan hak dan kebebasannya yang hanya dapat dibatasi oleh pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, sesuai  Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 

•	Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan Para Pemohon;
•	Menyatakan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran adalah konstitusional bersyarat dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 harus ditafsirkan bahwa “setiap calon anggota hanya dapat dipilih jika merupakan usulan masyarakat dan setiap calon usulan masyarakat yang memenuhi syarat administratif hanya dapat digugurkan setelah dilakukan uji kepatutan dan kelayakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.” 

•	Menyatakan bahwa Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran adalah konstitusional bersyarat dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sejauh frasa “pertama kali” diartikan dengan “pemerintah tidak dapat terlibat dalam proses seleksi KPI pada periode setelah pembentukan KPI periode yang pertama”.

•	Menyatakan bahwa penambahan syarat usia dalam proses seleksi anggota KPI Pusat Periode 2016 – 2019 telah melanggar hak-hak konstitusional warga negara dan hak asasi manusia yang diberikan berdasarkan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

•	Menyatakan bahwa proses seleksi anggota KPI Periode 2016 – 2019 yang dilaksanakan telah melanggar hak konstitusional warga negara sehingga dapat berakibat terpilihnya anggota KPI Pusat yang tidak memperoleh kepercayaan masyarakat dan berpotensi menyebabkan penyelenggaraan negara dilaksanakan tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan konstitusi, serta mengancam kemerdekaan pers. Untuk itu Mahkamah Konstitusi meminta untuk dilakukan pemilihan ulang sesuai dengan penafsiran yang diberikan Mahkamah Konstitusi.

Atau

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat Kami,

PARA PEMOHON

Alem Febri Sonni, S.Sos., M.Si  	 Fajar Arifianto Isnugroho, S.Sos, M.Si 

Achmad Zamzami, S.E., M.M.                           Arie Andyka, S.H.

Muh. Ashry Sallatu, SIP, Msi